Wapres Pulang, Murjani Jadi Kubangan

RUSAKNYA utilitas lapangan sepakbola Murjani paska kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di alun-alun Kota Banjarbaru membuat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Rustam Effendi gelisah. Lapangan yang sebelumnya hijau ditumbuhi rumput lapang, kini berubah menjadi kubangan lumpur.

“Kalau sudah begini, bagi yang punya kerbau silahkan bawa ke Murjani. Karena lapangan ini seperti kubangan kerbau,” keluhnya saat melihat langsung rusaknya lapak sepakbola Murjani, Jumat (31/5) pagi.

Bukan itu saja, Rustam juga menyesalkan banyaknya fasilitas publik yang dikorban tak sebanding dengan manfaat kedatangan Wakil Presiden Boediono ke Kota Idaman Banjarbaru. Sebab katanya, tak ada yang dilakukan Wapres selain berpidato dan meninjau stand pameran. Semua itu tak lebih dari kunjungan seremoni semata.

Padahal katanya, banyak harapan Pemerintah Daerah dengan kedatangan Wapres bisa meresmikan beberapa proyek provinsi. “Proyek provinsi saja di tolak, kegiatan gotong royong yang sudah disiapkan di Landasan Ulin juga luput,” ujarnya.

Rustam berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera memberi perhatian dan meminta pihak penyelenggara yakni Event Organizer bertanggungjawab atas kerusakan utilitas lapangan sepakbola.

Sebab menurutnya, kerusakan tersebut tidak mungkin terjadi jika EO benar-benar memperhatikan dampak puluhan ton truk melintasi lapangan sepakbola.

“Kalau saja truk puluhan ton itu cukup diaspal dipinggir Murjani tidak akan terjadi seperti ini. Padahal kan dekat saja dari pinggir Murjani untuk membawa barang seberat apapun masih bisa tanpa harus merusak lapangan,” ungkapnya.

Belum lagi median jalan sepanjang 14 meter di depan kediaman dinas Walikota Banjarbaru juga ikut dibongkar. Secara prinsip katanya, dirinya tidak pernah menyetujui pembongkaran median jalan yang sudah diperbaiki sedemikian rupa oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Pembongkaran itu tidak menelan sedikit uang. Kalau saya hitung membongkar dan mengembalikan median jalan sepanjang 14 meter itu tidak kurang Rp25 juta habisnya,” ujarnya.

Walikota Banjarbaru, Drs HM Ruzaidin Noor saat dimintai komentarnya kepada Radar Banjarmasin mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki kerusakan yang terjadi pasca kegiatan bulan Bhakti Gotong Royong.

Menurutnya, pemerintah tidak akan menuntut Pemrov Kalsel maupun pihak lain untuk memperbaiki fasilitas tersebut. “Kita melihatnya dari sisi positifnya saja. Pak Wapres sudah mau singgah di Balaikota saja sudah syukur, karena di daerah lain tidak pernah terjadi. Dan hotel-hotel di daerah kita juga penuh, dampak ekonominya juga ada,” ujarnya. [*]

No commentsRead more

Beginilah Islam Menilai Partai Politik

Partai politik dalam era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia). Dilihat dari pengertian tersebut, ada beberapa unsur penting yang ada dalam partai politik, yaitu: orang-orang, ikatan antara mereka hingga terorganisir menjadi satu kesatuan, serta orientasi, nilai, cita-cita, tujuan dan kebijaksanaan yang sama.

Dalam praktek kekinian, setidaknya ada empat fungsi partai politik, yaitu:

Pertama, partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.

Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum.

Belajar dari Realitas Partai

Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di dunia. Tapi, sungguh ironis, Islam malah dipinggirkan. Mengapa?

Pertama, partai-partai yang berkuasa lebih bercorak sekular dan kebangsaan. Konsekuensinya, aturan-aturan yang diterapkan adalah aturan-aturan sisa peninggalan penjajah Belanda. Sistem ekonomi yang dipraktekkan pun ekonomi Kapitalistik yang secara intrinsik meniscayakan kesenjangan yang hebat antara kaya dengan miskin. Kekayaan alam milik rakyat pun dibiarkan dikuasai asing dan para saudagar dalam negeri. Semuanya legal karena ditopang oleh perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-wakil partai-partai tersebut yang duduk di parlemen.

Kedua, partai-partai Islam yang ada tidak memiliki konsepsi (fikrah) yang jelas dan tegas. Sebagai contoh, ketika mensikapi fenomena kepala negara perempuan hanya berkomentar, “Ini masalah fikih. Semua terserah rakyat.” Pada waktu didesak pendapatnya tentang syariah Islam, menjawab, “Syariah Islam itu kan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.” Kalau begitu, tidak ada bedanya dengan partai-partai umumnya. Ketika ramai membincangkan amandemen UUD 1945 tentang dasar negara, sebagian menyatakan, “Partai kami tidak akan mendirikan Negara Islam”, “Kembali kepada Piagam Jakarta”, dan partai Islam lainnya menyatakan ‘Indonesia ini plural harus kembali ke Piagam Madinah di mana tiap agama menjalankan hukum masing-masing’. Sikap demikian membuat umat menyimpulkan tidak ada bedanya antara partai yang menamakan partai Islam dengan partai lainnya.

Ketiga, partai-partai secara umum hanya diperuntukkan bagi pemenangan Pemilu. Kegiatannya terkait persoalan rakyat hanya digiatkan menjelang Pemilu. Dalam kurun waktu antara dua Pemilu, umumnya partai kurang aktif. Kalaupun aktif lebih disibukkan dengan aktivitas Pilkada untuk menggoalkan calonnya. Interpelasi masalah beras atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hanya panas-panas tahi ayam. Ujungnya, tidak ada penyelesaian.

Keempat, tidak menjalankan metode yang jelas. Untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat ditempuh dengan membuat undang-undang. Namun, jalannya dengan kompromi dan tambal sulam. Bahkan, berkoalisi antara partai Islam dengan partai nasionalis yang anti Islam, bahkan partai kristen yang jelas-jelas memproklamirkan dirinya ‘konsisten menentang syariah’. Kalaupun menyatakan ‘partai nasionalis relijius’ tidak jelas apa maksudnya. Dengan perilaku demikian rakyat tidak melihat ada bedanya antara partai Islam dengan partai nasionalis, misalnya.

Kelima, tidak adanya ikatan yang kuat di antara para anggotanya. Ikatan yang ada lebih pada kepentingan. Muncullah perpecahan di dalam tubuh partai-partai Islam atau berbasis massa umat Islam.

Keenam, perilaku sebagian anggota/pengurus tidak mencerminkan partai Islam sesungguhnya. Aliran dana untuk DPR termasuk yang ‘tidak jelas asalnya’, juga diterima oleh sebagian partai Islam. Alasannya, nanti akan dikembalikan kepada rakyat yang menjadi konstituennya. Hal ini menambah pemahaman masyarakat tentang sulitnya membedakan antara partai Islam dengan partai bukan Islam.

Inilah beberapa penyebab kegagalan partai, khususnya partai Islam. Karenanya, siapapun harus belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. 

Baca selengkapnya di sini

No commentsRead more

Disdik Jamin Tak Ada Kebocoran UN

KEPALA Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Ahmady Arsyad menjamin tidak ada kebocoran soal UN SLTA tahun ini. Kasus diperiksanya enam oknum kepala sekolah di Kota Banjarbaru lantaran diduga menyebarkan kunci jawaban pada Ujian Nasional tingkat SLTA beberapa waktu lalu bukan soal kebocoran UN.

“Sudah dipastikan soal UN tidak ada yang bocor di Kota Banjarbaru. Tapi kalau kunci jawaban liar yang dipalsukan memang ada,” ujarnya.

Hal itu dipastikan Disdik setelah tim guru melakukan pengecekan disaksikan pihak kepolisian terhadap kunci jawaban yang rencananya bakal diedarkan oleh oknum kepala sekolah. Hasilnya kata dia, tak satupun dari kunci jawaban yang belum sempat diedarkan kepada siswa itu benar.

Sampai sekarang katanya, Disdik saja tidak mengetahui kunci jawaban soal UN. Sebab katanya, kunci jawaban itu tersimpan dalam barkode di dalam computer yang tidak mudah diakses.

Peristiwa diperiksanya enam oknum kepala sekolah lantaran diduga menyebarkan kunci jawaban UN menurut Ahmadi bukan urusan pihaknya. Soal sanksi dan pembinaan, itu menjadi kewenangan Kemenag karena dibawah koordinasi Kemenag Kota Banjarbaru.

Kendati demikian, Ahmadi mengaku bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu. Untungnya kata dia, pihak kepolisian langsung melakukan penyergapan terhadap oknum kepala sekolah sebelum kunci jawaban itu sampai kepada siswa.

Jika tidak, boleh jadi seluruh siswa yang menerima kunci jawaban tersebut akan menderita kerugian lantaran tak satupun dari kunci jawaban itu benar. “Karena susah menentukannya, itu kunci jawaban soal yang mana. Sementara satu mata pelajaran itu ada 20 jenis soal yang berbeda. Dalam satu ruangan itu, satu peserta dengan peserta yang lain itu berbeda-beda soalnya. Jadi tidak bisa juga dipakai,” katanya.

No commentsRead more

Baru Diangkat CPNS, Lima Tahun Lagi Pensiun

Kiri ke kanan : Syamsuddin, Fauziah dan Misran

MENJADI calon pegawai negeri sipil tentu jadi dambaan bagi setiap honorer. Tak heran tatkala diangkat, tak sedikit dari mereka yang bahagia bukan kepalang meskipun hanya dapat menikmatinya beberapa tahun lantaran dihadang pensiun.

Seperti yang dialami salah seorang petugas kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan, Syamsuddin. Tangis Syamsuddin (51) seketika pecah saat sejumlah wartawan mewawancarai Petugas Kebersihan SMAN 2 Kandangan ini. Berbusana kemeja putih, celana hitam dan sepatu sport hitam yang sudah kumal, Syamsuddin kemarin tak nampak seperti petugas kebersihan.

Tak kurang dari 13 tahun terakhir hidupnya dihabiskan sebagai petugas kebersihan. Sampah kotor,bau busuk kadung sudah jadi “sahabat” kakek dua orang cucu ini. Selama itu pula, kerja kerasnya hanya diganjar Rp200.000 per bulan ditambah honor daerah dari Pemkab setempat sebesar Rp325.000 per bulannya.

Diangkatnya kakek dari Ali Yasin Majedi (3) dan Anti (3) sebagai CPNS sontak mengundang haru. Lama penantian akhirnya berbalas meski hanya bisa menikmatinya disisa usia menjelang pensiun pada usia 56 tahun.

“Ulun bersyukur Alhamdulillah.. ini rezeki cucu-cucu ulun,” ujarnya terbata-bata seraya sesekali mengusap wajahnya yang sempat berlinang air mata.

Berbeda dengan Syamsuddin, Misran (48) dan Fauziah (44) lebih beruntung. Usianya yang terpaut jauh dengan rekan satu kegiatan Diklat Prajabatan di kampus Badan Diklatda Provinsi Kalsel di Jl Ambulung Kota Banjarbaru ini, masih relatif lama memasuki usia pensiun.

Misran tercatat sebagai petugas kebersihan Dinas Tata Kota Kandangan HSS. Sembilan tahun sudah ia mengabdi dan diupah dengan Rp700.000 per bulan. Waktu yang cukup lama untuk mengerti arti beratnya tanggungjawab seorang abdi Negara.

Serupa dengan itu, Fauziah (44) yang juga eks honorer petugas kebersihan di Amuntai ini, tampak sumringah. Sesaat senyumannya berubah menjadi tangis. “Alhamdulillah…ini gasan cucu ulun. Gasan sekolah 6 cucu ulun pak ai,” ujarnya.

Nenek enam orang cucuk ini menjadi honorer sejak 1999 dan baru diangkat sebagai CPNS 3 bulan lalu. Lonjakan upah dari sebelum diangkat hanya Rp400 ribu per bulan menjadi Rp1.300 ribu per bulan membuat Fauziah tak kuasa menahan haru. Mulutnya berkali-kali mengucap syukur disela Diklat Prajabatan yang digelar Badan Diklat Daerah Kalsel di kampus Diklat Jl Ambulung Kota Banjarbaru. [*]

No commentsRead more

Q-Hotel Banjarbaru Jamin Kualitas

RENCANA operasional Q-Hotel milik pengusaha lokal H Norhin pertengahan tahun ini nampaknya kian mantap. Hotel konsep kawasan terpadu dengan pusat perbelanjaan Q-Hotel ini memiliki jaminan kualitas internasional.

Jaminan ini tersiar menyusul perusahaan yang ditunjuk mengoperasionalkan Q-Hotel Banjarbaru, Dafam Hotel berhasil meraih penghargaan International Arch of Europe Awards dalam acara Arch of Europe Convention yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 April 2013 di InterContinental Frankfurt Hotel, Jerman.

General Manager Dafam Hotel Manajemen Q-Hotel Banjarbaru, Benny Harlan dalam keterangannya kepada Penulis di Banjarbaru, Rabu (1/5) mengatakan setelah sebelumnya Dafam sukses menyabet penghargaan Marketing Award 2011 dan Leader in New Chain Hotel dalam ajang Indonesia Travel Business Leader Awards 2012, tahun ini Dafam Hotels juga mampu mendedikasikan dirinya sebagai perusahaan hotel jaringan berkelas internasional.

“Tahun ini kita bersykur dapat penghargaan International Arch of Europe Awards diberikan oleh Business Initiative Directions (BID) yang berkantor pusat di Spanyol,” ujar Benny.

Dalam ajang ini kata dia, Dafam Hotels terpilih untuk menerima penghargaan dalam Kategori Emas. Selain Kategori Emas, masih ada dua macam kategori lagi, yaitu Platinum dan Diamond yang juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan terpilih.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Managing Director Dafam Hotels, Andhy Irawan. “Acara ini dihadiri oleh kurang-lebih 150 perusahaan yang mewakili berbagai bidang usaha dari seluruh dunia,” katanya.

Business Initiative Directions sendiri terang Benny, merupakan sebuah organisasi terkemuka berbasis di kota Madrid, Spanyol. Misinya memberikan apresiasi dan dukungan kepada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang dinilai berprestasi dan layak. BID memiliki divisi khusus yang berisi para ahli dari berbagai macam disiplin ilmu untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan di dunia dari berbagai bidang berdasarkan beberapa kriteria yang antara lain meliputi kepuasan pelanggan, strategi komunikasi, kepemimpinan, proses produksi, laporan finansial, hasil usaha dan lain sebagainya. 

Seleksi yang dilakukan oleh BID ini bersifat sangat tertutup dan rahasia yang bertujuan untuk menghindari campur tangan dari pihak luar. [*]

No commentsRead more

2014 Beban APBD Banjarbaru Bertambah

Kepala Badan Diklatda Prov Kalsel, Drs Wahyuddin MAP 

BEBAN APBD 2014 Kota Banjarbaru diprediksi bakal semakin bertambah jika Pemerintah Kota Banjarbaru tidak mengikutsertakan eks honorer kategori I dan II yang sudah resmi diangkat CPNS dalam Diklat Prajabatan tahun ini. Pasalnya, tahun depan biaya Diklat bakal naik empat kali lipat.

Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Drs Wahyuddin MAP didampingi Kabid Struktural dan Prajabatan, Heldy SH MH usai membuka Diklat Prajabatan kemarin (30/4) di Banjarbaru saat dikonfirmasi membenarkan perihal tersebut.

Hingga kini menurut Wahyuddin hanya Kota Banjarbaru dan Kabupaten Balangan saja yang tak mengikutsertakan eks honorernya dalam Diklat Prajabatan tahun ini. Alasannya lantaran tidak dianggarkan dalam APBD.

Padahal menurut lelaki yang akrab disapa Ujud ini, pola Diklat Prajabatan tahun 2014 mendatang akan berubah. Selain perubahan massa prajabatan yang lebih lama yakni menjadi 3 bulan dari sebelumnya hanya 3 minggu, biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota pun akan membengkak hingga empat kali lipat.

Sebab tahun ini, biaya Diklat Prajabatan masih berkisar Rp4 jutaan atau tepatnya Rp Tahun 2014 nanti katanya, biayanya bisa mencapai Rp17 jutaan per orang.

Itu artinya, jika jumlah honorer Kategori I di Banjarbaru sebanyak 40 orang dan honorer kategori II sebanyak 205 orang, maka biaya Diklat Prajabatan CPNS dari dua ketegori tersebut akan membebani APBD tak kurang dari Rp4,165 miliar.

“Oleh karena itu, pada Kabupaten Kota yang belum ikut serta masih bisa ikut sebenarnya, asalkan dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun ini,” tukasnya. [*]

No commentsRead more